SuaraBogani.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah menghasilkan ratusan pemimpin baru di berbagai daerah. Para kepala daerah yang terpilih, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, kini menghadapi tantangan besar dalam memajukan ekonomi di wilayah masing-masing. Salah satu sektor yang sangat berharap adanya kebijakan yang berpihak adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta para pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf).
UMKM dan Ekraf selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Dengan besarnya peran UMKM dan Ekraf, para pelaku usaha berharap para pemimpin baru bisa memberikan kebijakan konkret yang mendukung perkembangan dan kemajuan demi terwujudnya program Asta Cita.
Banyak pelaku UMKM dan Ekraf yang masih menghadapi kendala birokrasi dalam menjalankan usaha. Perizinan yang rumit, akses terhadap permodalan yang terbatas, hingga regulasi yang sering berubah menjadi tantangan yang menghambat pertumbuhan mereka.
Nina Putri, pemilik usaha kuliner di Yogyakarta, berharap pemimpin baru bisa membuat kebijakan yang lebih pro-UMKM. “Kami butuh regulasi yang mempermudah, bukan malah membuat kami kesulitan. Misalnya, urusan izin usaha dan pajak harus lebih sederhana dan transparan,” ujarnya.
Selain itu, banyak pelaku ekonomi kreatif, seperti desainer, pengrajin, dan seniman, juga berharap adanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Mereka ingin produk kreatif mereka tidak mudah ditiru atau diklaim pihak lain tanpa izin.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah modal usaha. Meski pemerintah sudah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan karena persyaratan yang ketat dan berbelit.
Franky Lubis, pemilik usaha mebel di Jepara, berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan perbankan dan fintech untuk menghadirkan skema pinjaman yang lebih fleksibel. “Kami butuh pinjaman dengan bunga ringan dan syarat yang lebih mudah. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak punya agunan, sehingga sulit mendapatkan modal,” keluhnya.
Selain pinjaman, pelaku UMKM juga berharap adanya program hibah atau pendanaan dari pemerintah daerah untuk membantu mereka berkembang, terutama bagi usaha rintisan atau startup lokal.
Di era digital saat ini, transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk bertahan dan berkembang. Banyak pelaku usaha berharap pemimpin daerah yang baru bisa membantu mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Siti Rahma, seorang pengusaha fesyen di Bandung, mengatakan bahwa pemasaran online kini menjadi hal yang wajib. “Kami butuh pelatihan dan pendampingan untuk bisa menjual produk secara digital. Selain itu, akses internet yang stabil juga sangat penting bagi kami,” katanya.
Selain digitalisasi, infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, dan pasar juga diharapkan menjadi bagian perhatian utama yang tak terlepaskan. Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi masalah logistik, terutama di daerah pelosok. Jika infrastruktur tidak memadai, distribusi barang menjadi terhambat dan juga biaya operasional akan meningkat.
Banyak pelaku UMKM dan Ekraf yang memiliki produk berkualitas, tetapi kesulitan menembus pasar nasional maupun internasional. Mereka berharap pemerintah daerah bisa membantu mereka dalam aspek branding, sertifikasi, dan akses pasar global.
Teguh Prasetyo, pengrajin batik di Solo, mengatakan bahwa produk lokal memiliki potensi besar untuk diekspor. “Kami butuh dukungan dalam mendapatkan sertifikasi halal, standar SNI, hingga akses ke pameran internasional. Jika pemerintah daerah bisa membantu, kami yakin bisa bersaing di pasar global,” ujarnya.
Selain itu, banyak pelaku usaha berharap adanya lebih banyak program promosi dari pemerintah daerah, seperti festival ekonomi kreatif, bazar UMKM, dan dukungan dalam pameran internasional.
Keberhasilan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dalam berkembang sangat bergantung pada komitmen pemimpin-pemimpin daerah. Banyaknya harapan agar kepala daerah yang baru bisa benar-benar mendengarkan suara pelaku usaha kecil dan memberikan solusi yang nyata pada kemajuan serta perkembangan mereka.
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Hendri Setiawan, menekankan bahwa pemimpin daerah harus punya visi yang jelas dalam memajukan sektor ini. “Jangan hanya membuat janji saat kampanye, tetapi setelah terpilih, UMKM malah diabaikan. Kami butuh aksi nyata yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan kreatif di daerah,” tegasnya.
Selain itu, Hendri juga mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya fokus pada investasi besar dari perusahaan besar, tetapi juga memperhatikan pengusaha lokal yang telah lama berkontribusi terhadap ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja pada lingkungan dimana para pelaku UMKM dan Ekraf bertumbuh.
Pilkada Serentak 2024 membawa harapan baru bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Mereka berharap pemimpin daerah yang baru bisa menghadirkan regulasi yang lebih ramah, akses permodalan yang lebih mudah, dukungan digitalisasi, perbaikan infrastruktur, serta strategi peningkatan daya saing global.
Jika pemerintah daerah mampu menjalankan kebijakan yang berpihak pada UMKM dan Ekraf, maka sektor ini bisa tumbuh lebih pesat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Kini, harapan ada di tangan para pemimpin baru untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli dan siap membawa perubahan yang nyata bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif di daerahnya** OK
