Hambalang, Bogor — Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat koordinasi tingkat tinggi yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11). Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mengawal kebijakan strategis nasional.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan isu-isu krusial di sektor kehutanan dan pertambangan. Dua sektor tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keberlanjutan lingkungan, optimalisasi penerimaan negara, hingga keamanan nasional.
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, Presiden Prabowo meminta laporan evaluasi kinerja satuan tugas yang selama ini menangani pengawasan lapangan. Evaluasi tersebut memuat perkembangan, kendala, serta rekomendasi langkah tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah penertiban aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan. Presiden menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam masa depan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo menekankan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi aktivitas melanggar hukum, termasuk pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan berbagai kegiatan destruktif lainnya. Ia meminta setiap pihak bekerja lebih tegas, cepat, dan terukur.
Dalam arahannya, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan. Pemerintah, kata Prabowo, akan terus memperbaiki tata kelola agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
Kehadiran Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat ini menunjukkan bahwa sektor pertahanan juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam. Pengamanan wilayah, pencegahan penyelundupan, hingga penindakan aktivitas ilegal kerap bersinggungan dengan tugas pertahanan negara.
Menhan Sjafrie turut memberikan masukan terkait aspek keamanan dan stabilitas kawasan. Ia menegaskan bahwa sektor pertahanan siap memberikan dukungan penuh dalam memastikan kebijakan penertiban aktivitas ilegal dapat berjalan efektif.
Selain Menhan RI, rapat juga dihadiri para menteri terkait, pimpinan lembaga hukum, dan pejabat tinggi negara lainnya. Keterlibatan berbagai pihak ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan sumber daya alam yang kompleks.
Rapat koordinasi di Hambalang ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat reformasi tata kelola lingkungan dan pertambangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perubahan signifikan dalam pengawasan serta pemanfaatan sumber daya alam.
Dengan semakin kuatnya koordinasi dan ketegasan pemerintah, Presiden Prabowo berharap permasalahan yang selama ini berlarut-larut dapat segera ditangani. Pada akhirnya, seluruh kebijakan harus kembali pada tujuan utama: memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. ***
