SuaraBogani.com__ Ketegangan militer kembali mengguncang Asia Tenggara setelah bentrokan senjata pecah antara pasukan Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan, akhir Juli 2025. Konflik ini, yang telah lama membara di bawah permukaan, kini berubah menjadi bentrokan terbuka yang memicu kekhawatiran internasional terhadap potensi perang skala besar.
Benturan kekuatan bersenjata tersebut meletus di sekitar area sengketa dekat candi kuno Ta Muen Thom dan wilayah hutan lebat di antara Provinsi Surin (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja). Daerah ini memang telah lama menjadi titik panas dalam sejarah hubungan kedua negara.
Konflik ini tidak muncul tiba-tiba. Akar persoalannya sudah berusia lebih dari satu abad, sejak masa penjajahan Prancis. Batas-batas wilayah yang kabur menyebabkan klaim tumpang tindih antara Bangkok dan Phnom Penh. Meski beberapa kali dilakukan mediasi oleh ASEAN dan pengadilan internasional, kenyataannya, ketegangan tetap tak terselesaikan sepenuhnya.
Memasuki akhir Juli 2025, ketegangan memuncak ketika terjadi ledakan ranjau yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Insiden itu memicu rentetan baku tembak, tembakan roket, hingga serangan udara oleh jet tempur F-16 milik Thailand. Salah satu serangan bahkan menghantam area pemukiman sipil, menewaskan anak-anak dan perempuan.
Data terakhir menunjukkan, setidaknya 38 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil di kedua belah pihak. Puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ratusan ribu warga sipil dilaporkan mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan stasiun bahan bakar juga mengalami kerusakan berat. Nilai kerugian material diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Militer Thailand juga berhasil menangkap lebih dari 150 prajurit Kamboja, yang belakangan dikembalikan melalui proses diplomatik berdasarkan konvensi internasional.
Melihat eskalasi yang terus meningkat, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, pada tanggal 28 Juli 2025 mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan:
“Saya sangat prihatin atas meningkatnya kekerasan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Saya menyerukan kepada kedua belah pihak untuk segera menghentikan semua bentuk agresi militer, mematuhi hukum humaniter internasional, serta melindungi warga sipil dari dampak konflik. PBB mendukung penuh peran mediasi ASEAN dan siap memberikan bantuan diplomatik dan kemanusiaan kapan pun diperlukan.”
Dewan HAM PBB juga sedang mengumpulkan laporan dari lembaga kemanusiaan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap infrastruktur sipil.
Walaupun belum ada resolusi resmi dari Dewan Keamanan, beberapa negara anggota telah menyuarakan keprihatinan mendalam dan mendorong agar PBB meningkatkan keterlibatan pengawasan terhadap situasi tersebut.
Yang menambah kompleksitas konflik ini adalah faktor politik domestik kedua negara. Di Thailand, pemerintahan Paetongtarn Shinawatra—anak dari tokoh kontroversial Thaksin Shinawatra—dianggap memainkan isu nasionalisme untuk memperkuat posisi politik. Sementara di Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet—putra dari Hun Sen—dikenal memiliki pendekatan keras terhadap isu perbatasan.
Kombinasi ketegangan militer dan politik ini menciptakan risiko eskalasi yang sangat tinggi, meskipun kedua pihak secara terbuka menyatakan komitmen terhadap perdamaian.
Hingga saat ini, konflik masih dikategorikan sebagai bentrokan terbatas. Namun para analis menilai, jika upaya diplomasi gagal dan korban terus bertambah, perang terbuka bukanlah kemungkinan yang mustahil.
PBB, ASEAN, serta kekuatan dunia seperti Cina dan Amerika Serikat telah menyerukan deeskalasi. Dukungan logistik dan kemanusiaan terus dikirimkan melalui jalur PBB dan lembaga bantuan internasional.
Namun, semua pihak kini menantikan hasil dari pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada awal Agustus 2025. Di sanalah masa depan perdamaian atau peperangan akan ditentukan.
