SuaraBogani__ Harapan akan meredanya konflik antara Iran dan negara-negara Barat kembali meredup setelah pemerintah Iran secara resmi menolak undangan pertemuan diplomatik di Oman yang dijadwalkan akhir Juni 2025. Penolakan ini juga dibarengi dengan sikap tegas Iran untuk menolak segala bentuk pengawasan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terhadap fasilitas nuklirnya.
Langkah ini memperkuat kekhawatiran komunitas internasional bahwa Iran tengah memperkuat posisinya dalam bayang-bayang ketegangan baru, hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pasca konflik bersenjata yang menewaskan ratusan orang.
Pihak Oman sebelumnya mengusulkan dialog tertutup antara delegasi Iran dan perwakilan Amerika Serikat untuk membahas kelanjutan kesepakatan nuklir yang telah lama mandek sejak keluarnya AS dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Namun, menurut sumber diplomatik di Teluk, Iran secara tegas menyatakan tidak akan menghadiri forum tersebut karena “tidak ada jaminan penghentian sanksi ekonomi dan tidak ada niat tulus dari Barat.”
Penolakan Iran ini disampaikan hanya selang satu hari setelah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidato publiknya menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan asing, termasuk dalam hal pengembangan teknologi nuklir. “Kami tidak akan membuka pintu kami kepada pengawasan yang tidak adil,” ucapnya dalam pidato yang disiarkan secara nasional.
Sebagai bentuk nyata dari pernyataan tersebut, parlemen Iran pada 26 Juni resmi mengesahkan keputusan untuk menghentikan sepenuhnya kerja sama teknis dan inspeksi dari IAEA. Seluruh tim pengawas yang selama ini ditempatkan di fasilitas nuklir Iran diminta untuk menghentikan operasional mereka. Beberapa bahkan diberitakan telah meninggalkan negara itu sejak 27 Juni.
Keputusan tersebut menuai kritik tajam dari komunitas internasional. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, dalam konferensi pers di Wina menyatakan keprihatinan mendalam dan memperingatkan bahwa tanpa akses pengawasan, tidak ada jaminan bahwa program nuklir Iran digunakan untuk tujuan damai. “Ketika transparansi hilang, kepercayaan pun runtuh,” ujar Grossi.
Sementara itu, di Washington, pemerintah AS menyebut tindakan Iran sebagai “penghalang serius terhadap upaya damai” dan mengisyaratkan bahwa semua opsi akan dikaji ulang, termasuk pengaktifan kembali sanksi maksimum jika Iran terus mengabaikan seruan internasional.
Kondisi ini membuat masa depan perundingan nuklir Iran kembali gelap. Di tengah ketegangan pascaperang, ditambah penolakan terhadap pengawasan internasional, Iran kini berada dalam posisi isolasi diplomatik yang semakin dalam. Negara-negara Eropa yang selama ini berperan sebagai jembatan antara Teheran dan Washington juga menyatakan keprihatinan mereka.
Pengamat politik Timur Tengah menilai langkah Iran ini bukan hanya bentuk pembangkangan, tetapi juga strategi untuk memperkuat posisi tawarnya dalam perundingan di masa depan. Dengan menutup akses IAEA dan menolak dialog, Iran mencoba menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditekan, sekaligus menguji reaksi global terhadap langkah tegas mereka.
Namun di balik semua itu, ketidakpastian yang terus berlanjut semakin memperbesar risiko eskalasi baru di kawasan. Dunia kini menanti, apakah tekanan akan berubah menjadi dialog, atau justru kembali ke medan perang.
