Suarabogani.com– Isu dihentikannya program Anak Asuh di Kota Kotamobagu terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Program yang telah berjalan sejak 2017 ini tidak lagi dianggarkan dalam APBD 2024, sehingga para siswa-siswi kurang mampu yang sebelumnya mendapat bantuan kini tidak bisa lagi merasakannya. Kondisi ini pun menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung.
Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bolaang Mongondow Raya menyatakan bahwa persoalan ini perlu disikapi dengan bijak. Ia menegaskan bahwa jangan menyalahkan Wali Kota definitif yang baru saja dilantik, karena kebijakan terkait penghapusan program ini telah diambil sebelumnya. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa penyusunan anggaran dilakukan sebelum wali kota saat ini menjabat.
“Kita harus melihat fakta secara objektif. Program Anak Asuh sudah tidak dianggarkan sejak era mantan Pj Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani, yang memimpin dari September 2023 hingga Agustus 2024. Oleh karena itu, tidak adil jika Wali Kota definitif yang baru justru dipersalahkan atas kebijakan yang sudah lebih dulu ditetapkan,” ujar Manery (14/3)
Lebih lanjut, GMPK juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan di Pemerintah Kota Kotamobagu. Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba menggiring opini negatif terhadap pemerintahan yang baru. “Kita harus mencari solusi, bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan,” tambahnya.
Selain itu, GMPK juga mendorong agar Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan kajian ulang terkait program Anak Asuh. Jika program ini benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat, maka perlu ada upaya untuk mengembalikannya dalam APBD tahun-tahun berikutnya. “Jika ini program yang baik dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, maka perlu dipikirkan bagaimana caranya bisa diakomodasi kembali,” ujarnya.
Dengan adanya permasalahan ini, diharapkan ada langkah konkret yang bisa diambil oleh pemangku kebijakan. Masyarakat pun berharap agar polemik ini tidak berlarut-larut dan segera ditemukan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan dukungan pendidikan yang layak. (Tim/SB)
