Suarabogani.com_ Menjelang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Dr. Weny Gaib dan Rendy Mangkat SH,MH, yang dijadwalkan pada 6 Februari mendatang, isu potensi mutasi besar-besaran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan utama.
Terlebih, perhatian publik kini tertuju pada ASN yang dikenal dengan sebutan “Kabela dan Umroh” Istilah yang mengacu pada pegawai yang diduga mendukung pasangan calon yang kalah dalam Pilkada sebelumnya.
Spekulasi mengenai mutasi ini semakin mencuat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengeluarkan pernyataan tegas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR.
Tito menyampaikan bahwa kepala daerah terpilih memiliki kewenangan untuk merombak jajaran ASN mereka demi menciptakan keselarasan dengan visi dan misi pemerintahan baru.
“Untuk daerah yang sudah terlanjur, kami izinkan kepala daerah untuk mengganti pejabat yang tidak lagi memiliki komitmen. Kami ingin kepala daerah bisa bekerja dengan jajaran yang memiliki ‘chemistry’ yang sama,” ungkap Tito dalam rapat tersebut.
Pernyataan ini memicu kekhawatiran di kalangan ASN, khususnya mereka yang diduga tidak sejalan dengan pemerintahan baru. Para ASN “Kabela dan Umroh” pun terancam mengalami rotasi, mutasi, atau bahkan pencopotan dari jabatan strategis mereka.
Langkah tegas ini dianggap sebagai bagian dari upaya kepala daerah untuk memperkuat tim kerja yang solid dan mendukung program-program prioritas. Namun, di sisi lain, muncul kritik yang menyebut bahwa mutasi semacam ini berpotensi memicu perpecahan dan ketegangan di tubuh birokrasi.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Kotamobagu, publik menanti langkah konkret Dr. Weny Gaib dan Rendy Mangkat dalam menata ulang struktur pemerintahan.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, pelantikan pada Februari nanti akan menjadi penentu arah baru bagi Kotamobagu, baik bagi pemerintahan maupun masyarakatnya.
Tetap menarik untuk disimak, bagaimana pemerintahan baru ini akan menjawab tantangan di tengah sorotan tajam terhadap keberpihakan politik ASN serta bagaimana nasib “Kabela dan Umroh” ke depannya. ***/SB
