Suarabogani com– Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan kembali ditegaskan Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bagi pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, (21/4/2026).
Rakor tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan langkah pengawasan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, BPKP menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah (LED) kepada gubernur dan seluruh kepala daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.
LED menjadi dokumen penting yang memuat hasil pengawasan menyeluruh, mulai dari rekomendasi kebijakan hingga evaluasi program prioritas daerah. Isu-isu krusial yang disoroti mencakup pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembenahan sistem pemerintahan berbasis prinsip good governance.
Bupati Yusra Alhabsyi menilai rakor ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow siap menindaklanjuti setiap rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan.
“Pengawasan yang kuat adalah kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Ini menjadi komitmen kami dalam mewujudkan Bolmong yang maju dan sejahtera,” Tegasnya
Rakor ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur J. Viktor Mailangkay, serta Kepala BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan. Kehadiran para pimpinan daerah ini semakin memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan dalam mengawal pembangunan.
Selain itu, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seluruh kepala daerah, serta para Inspektur Daerah se-Sulawesi Utara turut ambil bagian dalam kegiatan ini, menandakan keseriusan bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Dengan terselenggaranya rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Idiex)
