SuaraBogani__ Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali menjadi keluhan serius masyarakat di Kota Kotamobagu. Dalam beberapa pekan terakhir, tabung gas bersubsidi yang seharusnya mudah dijangkau oleh masyarakat kecil justru sulit ditemukan. Kalaupun tersedia, gas tersebut banyak dijual di tingkat pengecer dengan harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan pantauan di sejumlah kelurahan di Kotamobagu, LPG 3 kg dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Harga ini jelas memberatkan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, dan pedagang kecil yang sangat bergantung pada gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah warga mengaku sudah berulang kali mendatangi pangkalan resmi, namun sering pulang dengan tangan kosong. Alasan yang diberikan pun beragam, mulai dari stok belum masuk, kuota terbatas, hingga distribusi yang tidak menentu.
“Kalau di pangkalan sering kosong. Sekalinya ada, cepat sekali habis. Akhirnya kita terpaksa beli di pengecer meski mahal, karena mau tidak mau tetap butuh gas untuk memasak,” ujar salah satu warga Kotamobagu.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya alokasi LPG 3 kg yang seharusnya disubsidi oleh pemerintah untuk rakyat kecil?
Kelangkaan di pangkalan resmi berbanding terbalik dengan mudahnya menemukan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Namun, harga yang dipatok jauh dari kata wajar. Praktik ini dinilai mencederai tujuan subsidi LPG yang seharusnya membantu masyarakat, bukan justru menambah beban pengeluaran.
Tidak sedikit warga yang menduga adanya permainan distribusi, di mana gas dari pangkalan tidak sepenuhnya sampai ke konsumen yang berhak, melainkan beralih ke pengecer dengan harga lebih tinggi.
Kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kg memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga. Ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran, sementara pelaku UMKM seperti penjual makanan dan minuman terancam menurunkan produksi atau menaikkan harga jual.
“Kalau gas mahal begini, keuntungan kita makin tipis. Mau naikkan harga jual, kasihan pembeli,” ungkap seorang pedagang makanan di Kotamobagu.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera turun tangan. Pengawasan distribusi LPG 3 kg dinilai perlu diperketat, mulai dari agen hingga pangkalan, agar gas bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, warga juga berharap adanya langkah tegas terhadap pangkalan maupun pengecer yang menjual di atas HET, serta transparansi kuota LPG 3 kg untuk wilayah Kotamobagu.
Kelangkaan LPG 3 kg bukan sekadar persoalan barang langka, tetapi menyangkut hajat hidup masyarakat kecil. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin memberatkan warga.
